Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur Bantu Korban Kecelakaan Bawa Kerumah Sakit

Merespon ledakan bom di Surabaya, pengamat hukum: pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-undang Terorisme atau membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme

Dewinta Pringgodani SH MH

SURABAYA, kabarpolisi.com– Merespons ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Pengamat hukum, politik dan keamanan Rr. Dewinta Pringgodani SH MH meminta pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-undang Terorisme atau membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme.

“Undang-undang harus cepat dilakukan revisi. Bila perlu, Presiden membuat Perppu,” ujar Dewinta Pringgodani ketika dihubungi kabarpolisi.com tadi malam.

Dewi mengakui, polisi kesulitan untuk menindaklanjuti penyelidikan mereka dengan payung hukum yang ada saat ini. 

“Polri pasti tahu ada sel teroris, tapi Polri tidak bisa menindak. Polri baru bisa bertindak kalau sudah jelas barang buktinya. Kasihan Polri. Pada ancaman teroris sudah sangat mengancam masalah keamanan,” kata Dewi.

Menurut wanita cantik kelahiran Solo Jawa Tengah ini, penundaan penindakan oleh polisi adalah karena akibat payung hukum yang saat ini.

“Sebelum ada bukti permulaan yang cukup, tidak ada kewenangan untuk dilakukan penindakan. Ini yang berupaya diubah di UU Antiteror yang baru. Kalau tidak ada bukti yang cukup, sekarang tidak bisa diapa-apakan. Kalau dulu sebelum reformasi masih boleh, tangkap dulu baru buktikan. Kalau sekarang jadinya wait and see, jadinya delay,” kata Dewi.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu juga meminta hal yang sama menyusul aksi teror di dalam Mako Brimob. Ia mendukung penuh keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme di Indonesia, dalam revisi UU tersebut.

Dewi mengingatkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). 

Karena butuh payung hukum itu sangat penting untuk mencegah kasus-kasus terorisme. 

“UU terorisme sekarang sifatnya responsif, jadi kalo belum bertindak tidak bisa ditangkap. Kami berharap petugas Polri diberikan kewenangan upaya preventif,” kata Dewi.

Menurut Dewinta Pringgodani, ketiadaan payung hukum itu membuat Polri maupun Densus 88 kesulitan untuk langsung menangkap sel-sel tidur terorisme meski pihak yang berwajib sudah mengetahui rencana mereka. 

“Harapannya kalau sudah terafiliasi dengan salah satu (organisasi teroris) maka bisa ditangkap dan diproses. Kalau ada bahan peledak peluru tanpa izin bisa dikenakan UU terorisme. Tapi sekarang nggak,” lanjut Dewi.

Menjawab pertanyaan bagaimana mencegah terorisme, menurut Dewi, tugas tersebut sebenarnya sudah ada di Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Program deradikalisasi itu ada di BNPT,” katanya.

Namun Dewinta Pringgodani meminta seluruh elemen masyarakat membantu pemerintah mencegah terorisme. 

“Upaya paling mudah warga masyarakat harus mengenal tetangganya. Jangan cuek. Ketua RT juga pro aktif. Begitu juga program Sistem Keamanan Lingkungan harus digalakkan di tiap RT dan RW,” kata Dewi seraya mengingatkan tanggung jawab mencegah aksi terorisme tak bisa hanya dibebankan kepada Polri

Hari Libur, Kapolres Tanjungpinang buat kagey anggotanya

TANJUNGPINANG – Sabtu, 14 April 2018 tercatat sebagai tanggal merah di almanak. Hari libur. Bagi sebagian besar orang yang bekerja kantoran, hari libur dinanti untuk sekadar bisa berkumpul bersama keluarga.

Sabtu itu, pagi menjelang siang, Tanjungpinang diguyur hujan. Derasnya sebentar, setelah itu menyisakan gerimis yang membuat hawa lumayan sejuk. Suasana Mapolres Tanjungpinang hampir sama dengan kantor atau institusi resmi lain, lengang. Hanya ada beberapa polisi yang bertugas.

Tak ada yang menyangka jika Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi yang usai melaksanakan agenda paginya tak langsung pulang. Justru ia mengarahkan kendaraannya memasuki halaman Mapolres.

Masih mengenakan seragam kedinasan lengkap, anggota polisi yang hairu itu bertugas menyangka atasannya mungkin mengerjakan sesuatu yang penting di ruang kerjanya.

Ternyata anggapan itu keliru. Bukannya melangkahkan kakinya ke ruangannya yang ber-AC, mantan Kapolres Lingga ini mengarahkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Halaman, selokan, bahkan toilet.

Pertama Ucok memungut sampah yang ada di sekitar ia berdiri. Ketika melihat puntung rokok, ia pun memungutnya. Selanjutnya ia mengambil sapu, menyapu halaman dan selokan.

Kontan saja beberapa polisi tanpa bicara membantunya. Meski sudah ada orang lain membantu, dan dengan kewenangan yang dimilikinya Ucok bisa memberikan perintah, namun ia tetap berbagi pekerjaan tadi bersama.

Tak ada perasaan jorok atau sungkan bagi Kapolres yang juga menyukai dunia pertanian ini. Bahkan Bupati Lingga, Alias Wello pernah memberikan penghargaan kepadanya atas kiprahnya memberikan semangat kepada warga Lingga untuk mencintai dunia pertanian.

Saat membersihkan toliet, menyapu ruangan demi ruangan bersama anggotanya, Ucok terlihat seperti sahabat. Tanda pangkat di pundaknya tak berarti ia harus hanya melihat. Suasana pun menjadi menyenangkan. Dan anggota polisi yang membantu atasan mereka pun terlihat senang mengerjakannya.

Karena kebersihan itu pada dasarnya dibutuhkan semua orang, Ucok berpesan kepada anggotanya untuk selalu memerhatikan kebersihan serta menjaganya.

Sederhana sebenarnya pesan orang nomor satu di Mapolres Tanjungpinang ini. Biasakan hidup bersih baik itu di rumah dan tempat kerja.

“Gunakan tempat sampah untuk membuang sampah. Kurangi merokok, atau jika belum bisa cari tempat merokok yang tidak mengganggu orang lain. Dan, jangan buang puntung rokok sembarangan,” ujar Kapolres.

Kepada anggotanya, Ucok pun mengingatkan agar senantiasa bekerka ikhlas dan penuh tanggung jawab. Walau libur, jika ada tugas harus dilaksanakan dengan hati agar tak terasa berat.

“Kantor Polisi adalah kantor pelayanan untuk masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu,” ujar Ucok.

Mengapa kebersihan begitu penting bagi Ucok? Ia percaya lingkungan kantor yang bersih serta keikhlasan anggota untuk bekerja akan berdampak positif kepada masyarakat yang dilayani.(mat)

from Kiki https://ift.tt/2GYJFKu
via IFTTT

pakar: Undang-undang Nomor : 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan tidak perlu direvisi sepanjang tidak ada hal yang sangat urgen atau membahayakan negara

DR Filep Wamafma, SH M.Hum.C.L.A (foto/Antaranews Papua Barat/Istimewa)

Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Undang-undang Nomor : 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan tidak perlu direvisi sepanjang tidak ada hal yang sangat urgen atau membahayakan negara.

DR Filep Wamafma SH.M Hum, C.L.A, salah satu praktisi Hukum di Papua Barat yang juga ketua STIH Manokwari, dengan tegas menolak rencana revisi tersebut, mengingat, perubahan dilakukan pada undang-undang ini tidak substansial.

"Apalagi untuk merevisi aturan memerlukan waktu lama dan tentu anggaran yang tidak sedikit," kata Filep Wamafma di Manokwari, Kamis.

Menurutnya, lebih baik dana yang digunakan untuk merevisi undang-undang tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Penerapan undang-undang ini dinilai sudah sangat tepat dan layak.

Terkait permasalahan transportasi, Filep berpandangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Sehingga UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah menjawab sejumlah permasalahan tentang transportasi online. Disisi lain, regulasi tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Dan saat ini, kalau kami melihat sudah berjalan efektif," kata Filep menambahkan.

Ia mengutarakan, rencana perubahan poin-poin dalam undang-undang tersebut harus memiliki alasan yang rasional. Sementara, rencana itu tidak substansial dan peraturan yang sudah ada saat ini sudah efektif.

"UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih tepat sasaran sehingga untuk dilakukan revisi masih memerlukan kajian yang mendalam," pungkas Filep.(*)

from Kiki https://ift.tt/2ELOArU
via IFTTT

Kapolres Tanjungpinang Hadiri Sosialisasi Pembangunan Taxiway Lanudal Tanjungpinang

Polrestanjungpinang.info-Tanjungpinang-Bertempat di Shelter CN – 235 Lanudal Tanjungpinang, Sabtu pagi 14/4 dilaksanakan Sosialisasi Pembangunan Taxiway Lanudal Tanjungpinang dan Ramah tamah Pemko Tanjungpinang, Lanudal Tanjungpinang, Bandara RHF bersama warga Kp. Sumberejo Tanjungpinang.

Danlanudal Tanjungpinang Letkol Laut (P) Henoch Nasarius V, SE, MT.hr membuka sosialisasi ini sekaligus memberikan penjelasan terkait dari rencana pembangunan Taxiway di Lanudal mengingat makin meningkatnya berbagai bentuk ancaman dari luar dan peningkatan suhu kerawanan Laut Cina Selatan sehingga pimpinan TNI akan menambah Alutsista dan akan dilaksanakan perencanaan pembangunan Pangkalan Udara di wilayah Kepri.Sekda Kota Tanjungpinang Drs. Riono, M.Si menyampaikan bahwa pembangunan lintasan Taxiway yang dari awal memang dipergunakan warga sebagai jalur transportasi ini tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat, namun akan diterapkan sistem buka tutup demi keamanan dan kenyamanan warga dan aset negara. Ke depan Pemko Tanjungpinang akan membuat jalan lingkar alternatif demi keselamatan warga dan aset Negara dikarenakan ada perencanaan pembuatan pangkalan udara 1 skuadron. Sehingga warga tidak perlu khawatir lagi untuk melintas dan Alutsista pertahanan negara pun dapat menggunakan lintasan Taxiway ini dengan baik dan lancar.Dalam kesempatan ini Riono juga memperkenalkan Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, SIK, MH kepada warga dan tokoh masyarakat yang hadir. Sebagai Pimpinan tertinggi yang baru menjabat di Kepolisian Resor Tanjungpinang, Kapolres dihadapkan pada tugas berat untuk mengawal Pilkada Kota Tanjungpinang yang sebentar lagi akan digelar. Riono berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung TNI-Polri khususnya Polres Tanjungpinang agar Pilkada Kota Tanjungpinang dapat berjalan aman dan sukses.Acara ditutup dengan doa dan foto bersama disertai pemotongan tumpeng sebagai simbol kedekatan dan keharmonisan unsur pemerintahan, TNI-Polri bersama masyarakat

from Kiki https://ift.tt/2JMivUU
via IFTTT

Kapolda Kepri: laporkan bila ada kecurangan dalam rekruitmen

Batam.-Sebanyak 1.354 calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2018 beserta orang tua maupun wali dan panitia diambil sumpah fakta integritas di Tumenggung Abdul Jalal, Mukakuning, Jumat (13/4/2018) pagi.

"Kita minta orang tua calon untuk turut serta mengawasi seluruh perkembangan tes yang dimulai pemeriksaan administrasi sampai kesehatan. Laporkan bila mengetahui adanya kecurangan," ujar Kapolda Kepri Irjej Pol Didid Widjanardi usai memimpin Sumpah Fakta Integritas.

Dilanjutkannya, perekrutan calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri yang dilakukan Polda Kepri bekerja sama dengan sembilan instansi, di antaranya ada Ombudsman Kepri, Dinas Pendidikan, Universitas Internasional Batam, Ikatan Dokter Indonesia cabang Kepri, Himpunan Psikologi Batam, LSM dan lainnya.

"Hal ini menjadi momentum yang baik dalam rangka penataan kelembagaan, khususnya merubah kultur Polri guna menuju polisi sipil (Civilian Police) yang profesional di bidang rekrutmen calon anggota Polri yang berkualitas, baik itu dari aspek mental, kepribadian, jasmani maupun intelijensianya," katanya.

Untuk itu, kata Kapolda, proses penyelenggaraan penerimaan anggota Polri didasarkan pada prinsip-prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

"Bagi para orang tua maupun wali calon peserta didik, pupuk serta tumbuhkan kepercayaan bahwa pelaksanaan proses rekrutmen terpadu ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis, sehingga terwujudnya hasil rekrutmen yang clear and clean, serta unggul dan kompetitif.

"Kepada calon peserta yang melaksanakan seleksi sebagai anggota polri, apabila calon peserta menggunakan sponshorship koneksi dengan cara menghubungi via telepon atau surat kepada panitia dan pejabat yang berwenang melalui orang tua, wali, keluarga atau pihak lain dikenakan sanksi diskualifikasi," paparnya.

Bila ditemukan unsur pidana dalam rekrutmen tetsebut, panitia dan wali ataupun orang tua siswa akan di proses sesuai hukum yang berlaku.(Y)

from Kiki https://ift.tt/2v9cuhz
via IFTTT

Puslitbang Mabes Polri berikan arahan e-Tilang kepada Sat Lantas Polres Tanjungpinang

Tanjungpinang – Polres Tanjungpinang khususnya Satuan Lalu Lintas pagi ini, Kamis 12/4 menerima kunjungan dari tim Puslitbang Mabes Polri. Yang mana kunjungan kali ini dalam rangka menyampaikan arahan dan penelitian serta pembuatan miniatur sistem informasi tilang elektronik kepada Sat Lantas Polres Tanjungpinang di Ruang Rapat Utama Polres Tanjungpinang.

Kedatangan tim yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Wiyarso yang merupakan ketua Tim dari Puslitbang Mabes Polri, diterima dan disambut Wakapolres Tanjungpinang Kompol I. Gede Ngurah Joni Mahardika, SH, SIK dan Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Krisna Ramadhani, SIK.

Dalam arahannya Ketua Tim melalui AKBP Deny Manalu sebagai anggota tim memaparkan bagaimana penerapan E-Tilang sudah berjalan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang. Dengan diterapkannya E-Tilang ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal Tilang lebih optimal, efisien dan transparansi

from Kiki https://ift.tt/2GU0tlE
via IFTTT