Jumat, 13 Juli 2018
Minggu, 13 Mei 2018
Merespon ledakan bom di Surabaya, pengamat hukum: pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-undang Terorisme atau membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme
Dewinta Pringgodani SH MH
SURABAYA, kabarpolisi.com– Merespons ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Pengamat hukum, politik dan keamanan Rr. Dewinta Pringgodani SH MH meminta pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-undang Terorisme atau membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme.
“Undang-undang harus cepat dilakukan revisi. Bila perlu, Presiden membuat Perppu,” ujar Dewinta Pringgodani ketika dihubungi kabarpolisi.com tadi malam.
Dewi mengakui, polisi kesulitan untuk menindaklanjuti penyelidikan mereka dengan payung hukum yang ada saat ini.
“Polri pasti tahu ada sel teroris, tapi Polri tidak bisa menindak. Polri baru bisa bertindak kalau sudah jelas barang buktinya. Kasihan Polri. Pada ancaman teroris sudah sangat mengancam masalah keamanan,” kata Dewi.
Menurut wanita cantik kelahiran Solo Jawa Tengah ini, penundaan penindakan oleh polisi adalah karena akibat payung hukum yang saat ini.
“Sebelum ada bukti permulaan yang cukup, tidak ada kewenangan untuk dilakukan penindakan. Ini yang berupaya diubah di UU Antiteror yang baru. Kalau tidak ada bukti yang cukup, sekarang tidak bisa diapa-apakan. Kalau dulu sebelum reformasi masih boleh, tangkap dulu baru buktikan. Kalau sekarang jadinya wait and see, jadinya delay,” kata Dewi.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu juga meminta hal yang sama menyusul aksi teror di dalam Mako Brimob. Ia mendukung penuh keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme di Indonesia, dalam revisi UU tersebut.
Dewi mengingatkan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempercepat penyelesaian revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).
Karena butuh payung hukum itu sangat penting untuk mencegah kasus-kasus terorisme.
“UU terorisme sekarang sifatnya responsif, jadi kalo belum bertindak tidak bisa ditangkap. Kami berharap petugas Polri diberikan kewenangan upaya preventif,” kata Dewi.
Menurut Dewinta Pringgodani, ketiadaan payung hukum itu membuat Polri maupun Densus 88 kesulitan untuk langsung menangkap sel-sel tidur terorisme meski pihak yang berwajib sudah mengetahui rencana mereka.
“Harapannya kalau sudah terafiliasi dengan salah satu (organisasi teroris) maka bisa ditangkap dan diproses. Kalau ada bahan peledak peluru tanpa izin bisa dikenakan UU terorisme. Tapi sekarang nggak,” lanjut Dewi.
Menjawab pertanyaan bagaimana mencegah terorisme, menurut Dewi, tugas tersebut sebenarnya sudah ada di Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Program deradikalisasi itu ada di BNPT,” katanya.
Namun Dewinta Pringgodani meminta seluruh elemen masyarakat membantu pemerintah mencegah terorisme.
“Upaya paling mudah warga masyarakat harus mengenal tetangganya. Jangan cuek. Ketua RT juga pro aktif. Begitu juga program Sistem Keamanan Lingkungan harus digalakkan di tiap RT dan RW,” kata Dewi seraya mengingatkan tanggung jawab mencegah aksi terorisme tak bisa hanya dibebankan kepada Polri
Minggu, 15 April 2018
Hari Libur, Kapolres Tanjungpinang buat kagey anggotanya
TANJUNGPINANG – Sabtu, 14 April 2018 tercatat sebagai tanggal merah di almanak. Hari libur. Bagi sebagian besar orang yang bekerja kantoran, hari libur dinanti untuk sekadar bisa berkumpul bersama keluarga.
Sabtu itu, pagi menjelang siang, Tanjungpinang diguyur hujan. Derasnya sebentar, setelah itu menyisakan gerimis yang membuat hawa lumayan sejuk. Suasana Mapolres Tanjungpinang hampir sama dengan kantor atau institusi resmi lain, lengang. Hanya ada beberapa polisi yang bertugas.
Tak ada yang menyangka jika Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi yang usai melaksanakan agenda paginya tak langsung pulang. Justru ia mengarahkan kendaraannya memasuki halaman Mapolres.
Masih mengenakan seragam kedinasan lengkap, anggota polisi yang hairu itu bertugas menyangka atasannya mungkin mengerjakan sesuatu yang penting di ruang kerjanya.
Ternyata anggapan itu keliru. Bukannya melangkahkan kakinya ke ruangannya yang ber-AC, mantan Kapolres Lingga ini mengarahkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Halaman, selokan, bahkan toilet.
Pertama Ucok memungut sampah yang ada di sekitar ia berdiri. Ketika melihat puntung rokok, ia pun memungutnya. Selanjutnya ia mengambil sapu, menyapu halaman dan selokan.
Kontan saja beberapa polisi tanpa bicara membantunya. Meski sudah ada orang lain membantu, dan dengan kewenangan yang dimilikinya Ucok bisa memberikan perintah, namun ia tetap berbagi pekerjaan tadi bersama.
Tak ada perasaan jorok atau sungkan bagi Kapolres yang juga menyukai dunia pertanian ini. Bahkan Bupati Lingga, Alias Wello pernah memberikan penghargaan kepadanya atas kiprahnya memberikan semangat kepada warga Lingga untuk mencintai dunia pertanian.
Saat membersihkan toliet, menyapu ruangan demi ruangan bersama anggotanya, Ucok terlihat seperti sahabat. Tanda pangkat di pundaknya tak berarti ia harus hanya melihat. Suasana pun menjadi menyenangkan. Dan anggota polisi yang membantu atasan mereka pun terlihat senang mengerjakannya.
Karena kebersihan itu pada dasarnya dibutuhkan semua orang, Ucok berpesan kepada anggotanya untuk selalu memerhatikan kebersihan serta menjaganya.
Sederhana sebenarnya pesan orang nomor satu di Mapolres Tanjungpinang ini. Biasakan hidup bersih baik itu di rumah dan tempat kerja.
“Gunakan tempat sampah untuk membuang sampah. Kurangi merokok, atau jika belum bisa cari tempat merokok yang tidak mengganggu orang lain. Dan, jangan buang puntung rokok sembarangan,” ujar Kapolres.
Kepada anggotanya, Ucok pun mengingatkan agar senantiasa bekerka ikhlas dan penuh tanggung jawab. Walau libur, jika ada tugas harus dilaksanakan dengan hati agar tak terasa berat.
“Kantor Polisi adalah kantor pelayanan untuk masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu,” ujar Ucok.
Mengapa kebersihan begitu penting bagi Ucok? Ia percaya lingkungan kantor yang bersih serta keikhlasan anggota untuk bekerja akan berdampak positif kepada masyarakat yang dilayani.(mat)
from Kiki https://ift.tt/2GYJFKu
via IFTTT
Sabtu, 14 April 2018
pakar: Undang-undang Nomor : 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan tidak perlu direvisi sepanjang tidak ada hal yang sangat urgen atau membahayakan negara

DR Filep Wamafma, SH M.Hum.C.L.A (foto/Antaranews Papua Barat/Istimewa)
Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Undang-undang Nomor : 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan tidak perlu direvisi sepanjang tidak ada hal yang sangat urgen atau membahayakan negara.
DR Filep Wamafma SH.M Hum, C.L.A, salah satu praktisi Hukum di Papua Barat yang juga ketua STIH Manokwari, dengan tegas menolak rencana revisi tersebut, mengingat, perubahan dilakukan pada undang-undang ini tidak substansial.
"Apalagi untuk merevisi aturan memerlukan waktu lama dan tentu anggaran yang tidak sedikit," kata Filep Wamafma di Manokwari, Kamis.
Menurutnya, lebih baik dana yang digunakan untuk merevisi undang-undang tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Penerapan undang-undang ini dinilai sudah sangat tepat dan layak.
Terkait permasalahan transportasi, Filep berpandangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Sehingga UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah menjawab sejumlah permasalahan tentang transportasi online. Disisi lain, regulasi tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Dan saat ini, kalau kami melihat sudah berjalan efektif," kata Filep menambahkan.
Ia mengutarakan, rencana perubahan poin-poin dalam undang-undang tersebut harus memiliki alasan yang rasional. Sementara, rencana itu tidak substansial dan peraturan yang sudah ada saat ini sudah efektif.
"UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih tepat sasaran sehingga untuk dilakukan revisi masih memerlukan kajian yang mendalam," pungkas Filep.(*)
DR Filep Wamafma SH.M Hum, C.L.A, salah satu praktisi Hukum di Papua Barat yang juga ketua STIH Manokwari, dengan tegas menolak rencana revisi tersebut, mengingat, perubahan dilakukan pada undang-undang ini tidak substansial.
"Apalagi untuk merevisi aturan memerlukan waktu lama dan tentu anggaran yang tidak sedikit," kata Filep Wamafma di Manokwari, Kamis.
Menurutnya, lebih baik dana yang digunakan untuk merevisi undang-undang tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Penerapan undang-undang ini dinilai sudah sangat tepat dan layak.
Terkait permasalahan transportasi, Filep berpandangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Sehingga UU No.22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah menjawab sejumlah permasalahan tentang transportasi online. Disisi lain, regulasi tersebut sudah sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Dan saat ini, kalau kami melihat sudah berjalan efektif," kata Filep menambahkan.
Ia mengutarakan, rencana perubahan poin-poin dalam undang-undang tersebut harus memiliki alasan yang rasional. Sementara, rencana itu tidak substansial dan peraturan yang sudah ada saat ini sudah efektif.
"UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih tepat sasaran sehingga untuk dilakukan revisi masih memerlukan kajian yang mendalam," pungkas Filep.(*)
from Kiki https://ift.tt/2ELOArU
via IFTTT
Kapolres Tanjungpinang Hadiri Sosialisasi Pembangunan Taxiway Lanudal Tanjungpinang
Polrestanjungpinang.info-Tanjungpinang-Bertempat di Shelter CN – 235 Lanudal Tanjungpinang, Sabtu pagi 14/4 dilaksanakan Sosialisasi Pembangunan Taxiway Lanudal Tanjungpinang dan Ramah tamah Pemko Tanjungpinang, Lanudal Tanjungpinang, Bandara RHF bersama warga Kp. Sumberejo Tanjungpinang.
Danlanudal Tanjungpinang Letkol Laut (P) Henoch Nasarius V, SE, MT.hr membuka sosialisasi ini sekaligus memberikan penjelasan terkait dari rencana pembangunan Taxiway di Lanudal mengingat makin meningkatnya berbagai bentuk ancaman dari luar dan peningkatan suhu kerawanan Laut Cina Selatan sehingga pimpinan TNI akan menambah Alutsista dan akan dilaksanakan perencanaan pembangunan Pangkalan Udara di wilayah Kepri.
Sekda Kota Tanjungpinang Drs. Riono, M.Si menyampaikan bahwa pembangunan lintasan Taxiway yang dari awal memang dipergunakan warga sebagai jalur transportasi ini tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat, namun akan diterapkan sistem buka tutup demi keamanan dan kenyamanan warga dan aset negara. Ke depan Pemko Tanjungpinang akan membuat jalan lingkar alternatif demi keselamatan warga dan aset Negara dikarenakan ada perencanaan pembuatan pangkalan udara 1 skuadron. Sehingga warga tidak perlu khawatir lagi untuk melintas dan Alutsista pertahanan negara pun dapat menggunakan lintasan Taxiway ini dengan baik dan lancar.
Dalam kesempatan ini Riono juga memperkenalkan Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, SIK, MH kepada warga dan tokoh masyarakat yang hadir. Sebagai Pimpinan tertinggi yang baru menjabat di Kepolisian Resor Tanjungpinang, Kapolres dihadapkan pada tugas berat untuk mengawal Pilkada Kota Tanjungpinang yang sebentar lagi akan digelar. Riono berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung TNI-Polri khususnya Polres Tanjungpinang agar Pilkada Kota Tanjungpinang dapat berjalan aman dan sukses.
Acara ditutup dengan doa dan foto bersama disertai pemotongan tumpeng sebagai simbol kedekatan dan keharmonisan unsur pemerintahan, TNI-Polri bersama masyarakat
Sekda Kota Tanjungpinang Drs. Riono, M.Si menyampaikan bahwa pembangunan lintasan Taxiway yang dari awal memang dipergunakan warga sebagai jalur transportasi ini tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat, namun akan diterapkan sistem buka tutup demi keamanan dan kenyamanan warga dan aset negara. Ke depan Pemko Tanjungpinang akan membuat jalan lingkar alternatif demi keselamatan warga dan aset Negara dikarenakan ada perencanaan pembuatan pangkalan udara 1 skuadron. Sehingga warga tidak perlu khawatir lagi untuk melintas dan Alutsista pertahanan negara pun dapat menggunakan lintasan Taxiway ini dengan baik dan lancar.
Dalam kesempatan ini Riono juga memperkenalkan Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, SIK, MH kepada warga dan tokoh masyarakat yang hadir. Sebagai Pimpinan tertinggi yang baru menjabat di Kepolisian Resor Tanjungpinang, Kapolres dihadapkan pada tugas berat untuk mengawal Pilkada Kota Tanjungpinang yang sebentar lagi akan digelar. Riono berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama mendukung TNI-Polri khususnya Polres Tanjungpinang agar Pilkada Kota Tanjungpinang dapat berjalan aman dan sukses.
Acara ditutup dengan doa dan foto bersama disertai pemotongan tumpeng sebagai simbol kedekatan dan keharmonisan unsur pemerintahan, TNI-Polri bersama masyarakatfrom Kiki https://ift.tt/2JMivUU
via IFTTT
Jumat, 13 April 2018
Kapolda Kepri: laporkan bila ada kecurangan dalam rekruitmen
Batam.-Sebanyak 1.354 calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2018 beserta orang tua maupun wali dan panitia diambil sumpah fakta integritas di Tumenggung Abdul Jalal, Mukakuning, Jumat (13/4/2018) pagi.
"Kita minta orang tua calon untuk turut serta mengawasi seluruh perkembangan tes yang dimulai pemeriksaan administrasi sampai kesehatan. Laporkan bila mengetahui adanya kecurangan," ujar Kapolda Kepri Irjej Pol Didid Widjanardi usai memimpin Sumpah Fakta Integritas.
Dilanjutkannya, perekrutan calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri yang dilakukan Polda Kepri bekerja sama dengan sembilan instansi, di antaranya ada Ombudsman Kepri, Dinas Pendidikan, Universitas Internasional Batam, Ikatan Dokter Indonesia cabang Kepri, Himpunan Psikologi Batam, LSM dan lainnya.
"Hal ini menjadi momentum yang baik dalam rangka penataan kelembagaan, khususnya merubah kultur Polri guna menuju polisi sipil (Civilian Police) yang profesional di bidang rekrutmen calon anggota Polri yang berkualitas, baik itu dari aspek mental, kepribadian, jasmani maupun intelijensianya," katanya.
Untuk itu, kata Kapolda, proses penyelenggaraan penerimaan anggota Polri didasarkan pada prinsip-prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.
"Bagi para orang tua maupun wali calon peserta didik, pupuk serta tumbuhkan kepercayaan bahwa pelaksanaan proses rekrutmen terpadu ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis, sehingga terwujudnya hasil rekrutmen yang clear and clean, serta unggul dan kompetitif.
"Kepada calon peserta yang melaksanakan seleksi sebagai anggota polri, apabila calon peserta menggunakan sponshorship koneksi dengan cara menghubungi via telepon atau surat kepada panitia dan pejabat yang berwenang melalui orang tua, wali, keluarga atau pihak lain dikenakan sanksi diskualifikasi," paparnya.
Bila ditemukan unsur pidana dalam rekrutmen tetsebut, panitia dan wali ataupun orang tua siswa akan di proses sesuai hukum yang berlaku.(Y)
from Kiki https://ift.tt/2v9cuhz
via IFTTT
Puslitbang Mabes Polri berikan arahan e-Tilang kepada Sat Lantas Polres Tanjungpinang
Tanjungpinang – Polres Tanjungpinang khususnya Satuan Lalu Lintas pagi ini, Kamis 12/4 menerima kunjungan dari tim Puslitbang Mabes Polri. Yang mana kunjungan kali ini dalam rangka menyampaikan arahan dan penelitian serta pembuatan miniatur sistem informasi tilang elektronik kepada Sat Lantas Polres Tanjungpinang di Ruang Rapat Utama Polres Tanjungpinang.

Kedatangan tim yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Wiyarso yang merupakan ketua Tim dari Puslitbang Mabes Polri, diterima dan disambut Wakapolres Tanjungpinang Kompol I. Gede Ngurah Joni Mahardika, SH, SIK dan Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Krisna Ramadhani, SIK.

Dalam arahannya Ketua Tim melalui AKBP Deny Manalu sebagai anggota tim memaparkan bagaimana penerapan E-Tilang sudah berjalan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjungpinang. Dengan diterapkannya E-Tilang ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal Tilang lebih optimal, efisien dan transparansi
from Kiki https://ift.tt/2GU0tlE
via IFTTT
Kapolda Kepri pimpin sertijab Pejabat Utama Polda Kepri
Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi memimpin serah terima jabatan (Sertijab) lima orang pejabat utama di lingkungan Polda Kepri, Kamis (12/4) sekira pukul 10.00 wib di gedung serba guna Polda Kepri.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga mengatakan, sertijab kali itu merupakan sebuah momen dalam melaksanakan kebijakan pimpinan Polri.
Hal itu juga tambah dia, merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan personel untuk memenuhi tugas institusi.
“Ini juga sebagai proses penyegaran dan regenerasi dalam tubuh Polri,” ujar Erlangga.
Ia mengatakan, hal tersebut sangat diperlukan untuk pendewasaan dalam organisasi, guna memelihara dinamika organisasi yang semakin kompleks, agar senantiasa selaras dengan perkembangan masyarakat.
“Sehingga pengelolaan organisasi dalam kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan efisien, guna menuju perubahan yang lebih baik,” tuturnya.
Adapun sejumlah pejabat yang akan mengisi posisi baru di lingkungan Polda Kepri yaitu, Dir Pamobvit Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Karo Ops Polda Kepri.
Jabatan itu sebelumnya diemban oleh Kombes Pol Reguel Siagian yang diangkat dalam Jabatan Baru Sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.
Wadir Polair Polda Kepri Akbp Hari Sindhu Nugroho diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Dir Pamobvit Polda Kepri.
Kemudian Kombes Pol Ronny Azwawie, Kabidkeu Polda Kepri, diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kabidkeu Polda Riau. Ia digantikan oleh Akbp Endang Sri Wahyu Utami, yang sebelumnya memangku jabatan Kasubbiddalku Bidkeu Polda.
Dalam surat telegram tersebut, Karo Ops Polda Kepri Kombes Reguel Siagian dimutasi
sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (Dalam rangka Dikreg XLV SeskoTNI 2018).
Ia digantikan Kombes Yerry Oskag yang sebelumnya menjabat sebagai Dirpamobvit Polda Kepri.
Sementara jabatan Yerry diemban oleh AKBP Hari Sindhu Nugroho yang sebelumnya menjabat selaku Wadirpolair Polda Kepri. Ia digantikan oleh Kapolres Mojokerto AKBP Puji Hendro Wibowo.
Selain itu Wadirreskrimum Polda Kepri AKBP Riko Junaldy dimutasi dalam jabatan baru sebagai Wadirsabhara Polda Jambi. Posisinya digantikan oleh AKBP Arie Dharmanto, yang sebelumnya menjabat Kanit V Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri.
Dalam telegram itu juga, Kabid Keuangan Polda Kepri Kombes Pol Ronny Azwawie diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabid keuangan Polda Riau. Ia digantikan oleh AKBP Endang Sri Wahyu Utami yang sebelumnya menjabat Kasubbiddalku Bidkeu Polda Jabar.
Wakasat Brimob Polda Kepri AKBP Djoko Purnomo diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Brimob Polda Sumbar. Kabagdalops AKBP H Nasrul Liza juga dimutasi dan mendapat penugasan di BP Batam.
Irbidbin Itwasda Polda Kepri AKBP Marthin L Hutagaol diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Itwil II Itwasum Polri.(Y)
from Kiki https://ift.tt/2quoS6n
via IFTTT
Kamis, 12 April 2018
Wakapolri minta seluruh Wilayah bersih dari MIRAS saat Ramadhan
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Syafruddin menargetkan kasus minuman keras (miras) oplosan yang menewaskan banyak orang dapat dituntaskan sampai ke akar rumput sebelum Ramadhan. “Saya minta, seluruh indonesia harus zero, saya berikan target bulan ini selesai, seluruh indonesia, nanti bulan ramadhan tidak ada lagi miras,” kata Komjen Syafruddin di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018). Komjen Syafruddin menegaskan, Polri memberi perhatian serius pada kasus ini. Menurut Syafruddin, penyelesaian kasus ini tidak bisa berhenti pada perdagangan di masyarakat, melainkan hingga ke akar kasus ini. Ia pun berjanji akan mengungkap kasus ini hingga ke akar perkara. “Saya perintahkan kasus ini berhenti, artinya mengungkap sampai ke akarnya, ke otaknya, dalangnya yang punya skenario. Ini korbanya banyak,” kata Komjen Syafruddin. Karena itu, Polri juga memandang perlu ada investigasi mendalam, meliputi mekanisme distribusi, perizinan dan perdagangan minuman keras di masyarakat. Dengan demikian, miras yang meresahkan masyarakat ini tidak muncul kembali pada masa mendatang. “Kalau casenya doang, tidak selesai, nanti habis lebaran bisa keluar lagi,” jelas Komjen Syafruddin. Komjen Syafruddin meminta jajarannya bekerja sama dengan stakeholder lain dalam melakukan penelusuran sehingga kasus ini bisa diungkap dengan tuntas. Sejauh ini, tercatat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat 31 korban tewas akibat menenggak miras oplosan ini. Sebanyak 36 orang dirawat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Di Jawa Barat, 51 orang tewas dan puluhan orang juga mendapatkan perawatan di rumah sakit.
from Kiki https://ift.tt/2HfVCe4
via IFTTT
from Kiki https://ift.tt/2HfVCe4
via IFTTT
Kapolda Kepri beserta PJU Polda Kepri kunjungan ke Polres Tanjungpinang dalam rangka mengecek Kesiapan untuk Pilkada 2018
Polrestanjungpinang.info-Tanjungpinang-Bertempat di Ruang Serbaga Guna Polres Tanjungpinang, Kapolda Kepri bersama 6 Pju Polda Kepri hadir dalam rangka kunjungan kerja ke Polres Tanjungpinang untuk mengecek kesiapan Polres Tanjungpinang menjelang Pilkada Walikota dan Wakil Walikota di Tanjungpinang, Rabu (11/4/2018) pagi.
Seperti yang kita ketahui, Polda Kepri telah mendapatkan apresiasi atas kinerja oleh DPRD Kepri, Kapolda meminta jajarannya agar hal tersebut dijadikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi, SH memberikan Arahan Kepada Personel Polres Tanjungpinang, “Ciptakan kesatuan yang luar biasa dan Jaga nama baik kesatuan.” Tuturnya.
Kapolda Kepri juga menambahkan bagi anggota yang berprestasi akan diberikan reward dan sebaliknya, anggota yang melanggar aturan segera ditindak.
Kapolda Kepri berpesan kepada anggotanya agar menjauhi segala bentuk pelanggaran, Laksanakan pelayanan masyarakat dengan prima dan jalin sinergitas yang baik dengan TNI dan stake holder lainnya.
Kapolres Tanjungpinang memaparkan bahwa Di Kota Tanjungpinang ada sebanyak 317 TPS dan untuk rawan TPS sebanyak 11 dengan rincian daerah Tanjungpinang Kota sebanyak 4 TPS dan Polsek Bukit Bestari 7 TPS. Dari status rawan 1 dan rawan 2, sudah ada mapping dan pemetaannya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut 6 pejabat utama Polda Kepri yakni Dir Intelkam, Kabid Propam, Kasat Brimob, Dir Sabhara, Dir Pam Obvit, Kapolres Tanjungpinang dan seluruh Personil Polres Tanjungpina
from Kiki https://ift.tt/2qqz8NM
via IFTTT
Rabu, 11 April 2018
Komjen Syafrudin sang perubahan mesjid
Saya berdiri sekitar dua jam di sisi kiri panggung Djakarta Theater, Jakarta Pusat tadi malam, 10 April 2018. Saya saksikan orang-orang hebat silih berganti naik ke panggung, menerima anugerah Tokoh Perubahan Republik 2017. Setiap tahun Republika menggelar penganugerahan Tokoh Perubahan. Mereka yang terpilih adalah sosok-sosok yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan melakukan perubahan di tengah masyarakat.

Spri TB2
Penganugerahan tadi malam, bertepatan 25 tahun Republika.
Saya mengedarkan pandangan ke hadirin tamu undangan yang menyesaki auditorium megah itu. Nampak banyak pejabat negara yang hadir seperti Ketua MPR, Zulkifli Hasan, dan beberapa menteri tampak duduk manis di deret kursi terdepan. Ada Sofyan Djalil, Susi Pujiastuti, Imam Nahrowi dan Basuki Hadimuljono.
Nampak pula mantan Ketum Hipmi Pusat yang kini sudah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
Salah satu sosok yang dianugerahi Tokoh Perubahan itu, Wakapolri, Komjen Pol Drs H Syafruddin MSi. Di pundak Sang Tokoh ini juga tersampir amanah Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di Asian Games 2018 Jakarta - Palembang. Tokoh lain yang mendapat anugerah tersebut adalah Ustaz Abdul Somad, Pendiri Batik Trusmi Sally Giovanny, Dirut BRI Suprajarto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Tropi diserahkanoleh Erick Tohir didampingi Pimpred Republika, Irfan Junaidi.(Spri TB2)
Syafruddin memang termenung dan sempat berpikir lama ketika didatangi Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi bersama timnya ke Mabes Polri tempo hari, mengabarkan penganugerahan Tokoh Perubahan itu. Malah ia sempat kaget dan sempat merenung sejenak. "Apa ini pantas, karena ini mengejutkan bagi saya. Dari mana republika menunjuk saya," ucap Syafruddin saat menerima anugerah Tokoh Perubahan ini.

Spri TB2
Tentu saja sangat pantas, sebab torehan jejak rekam Syafruddin, jika dirunut ke belakang, sungguh mulia untuk sebuah perubahan yang menggelinding dari rumah Allah.
Ia tampil sebagai Tokoh Perubahan yang membangun umat lewat masjid.
*****
Ia sudah terbiasa bangun subuh, ketika matahari belum terbit. Ketika orang-orang masih terlelap di penghujung gelap, Syafruddin muda sudah terjaga dan telah berada di bibir sumur, untuk sebuah rutinitas menimba air, mengisi kolam hingga penuh. Kolam tempat jamaah berwudhu.
Ia tak peduli mimpi indahnya terpenggal dan tak menikmatinya seperti halnya kebanyakan orang. Yang ia pikirkan, bagaimana agar jamaah di masjid sekitar rumahnya di Makassar, Sulawesi Selatan, bisa berwudhu dengan baik.
Lantas, ia membersihkan badan. Ia siap-siap menjadi makmum shalat Subuh berjamaah. Dan, ia tak canggung-canggung menjadi Muazin ketika masuk waktu subuh sementara belum ada orang yang mengumandangkan azan. Suaranya bergema memanggil masyarakat sekitar untuk datang shalat Subuh berjamaah di masjid. Setiap hari begitu, padahal ia anak yang baru berusia tujuh tahun.
Inilah kenangan indah masa kecil pada lima dekade lalu yang selalu diingat Wakapolri, Komjen Pol Drs H Syafruddin MSi, yang kini mengembang amanah sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Periode 2017 - 2022. Sebuah tugas mulia, mengurus masjid-masjid di seluruh Indonesia.
Syafruddin berkisah tentang dirinya yang sudah memegang amanah menyusun jadwal khatib shalat Jumat dan merancang kegiatan keagamaan dalam rangka meramaikan masjid, sejak ia berusia 12 tahun. "Biasanya anak seusia saya waktu itu sedang asyik-asyiknya dalam kehidupan bermain. Saya tidak begitu, sebab sejak kecil saya sudah dekat dengan lingkungan masjid," ujar pria kelahiran Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 12 April 1961 silam.
Kedekatan Syafruddin dengan masjid, membuahkan ketulusan dan keikhlasan. Dua hal yang diperolehnya itu sangat melekat dalam diri pria yang punya kebiasaan berpuasa sunnah Senin dan Kamis sejak 18 tahun terakhir ini. "Menghidupkan masjid adalah panggilan jiwa, kesadaran atau inisiatif tanpa berharap imbalan. Hati kecil saya selalu merasakan ketenangan karena selalu berdekatan dengan Ilahi Rabbi," jujurnya.
Orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid seperti Syafruddin, sangat disenangi oleh masyarakat. Sehingga ia dipercaya mengelola Masjid Al Markaz Al Islami, rumah Allah yang megah dan ramai dengan berbagai kegiatan Islam di Makassar. Sejumlah saudagar Muslim telah mendukung pembanguan masjid besar tersebut. Salah satu di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kehadiran Syafruddin di kepengurusan DMI memiliki arti penting dan peran besar, terutama membantu tugas-tugas Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla. Keberadaaannya sebagai Wakil Ketua Umum diharapkan mampu memperkuat dan dapat mengembangkan jaringan kepengurusan DMI. Dedikasinya terhadap organisasi di balik layar pada periode sebelumnya menjadi semacam garansi untuk kemajuan DMI saat ini dan di masa yang akan datang.
Ia nampak semakin dekat dengan masjid, apalagi ketika menjadi Wakil Ketua Umum DMI. "Saya melihat masjid menjadi tempat berbagai aktivitas sosial. Selain ibadah, tempat sujud ini juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi," ungkap Syafruddin.
Oleh sebab itu, DMI bertekad untuk menjalankan visi dan misi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ia berharap umat Islam bisa memakmurkan masjid dengan beragam kegiatan, mulai dari ibadah, sosial, sampai kegiatan ekonomi. "Masyarakat sangat mungkin dilibatkan dalam pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan masjid," tutur lulusan Akabri tahun 1985 itu.
Berbagai kegiatan usaha baik kecil maupun menengah bisa memanfaatkan tempat yang ada di sekitar masjid. "Artinya, masyarakat yang berada di sekitar bisa dimakmurkan oleh masjid," katanya.
Sebagai Wakil Ketua Umun DMI, Syafruddin menginspirasi dua hal yang harus di implementasikan. Dan, ia telah melakukanknya.
Pertama, pengembangan fungsi masjid dan meramaikannya. Ia telah mengunjungi Astana Kazakhstan baru-baru ini. Di negara itu, muslim berkembang pesat. Kaum muslim telah menunjukkan identitaanya dengan meramaikan dan mensejahterakan masjid. Padahal, dulu Kazakhstan adalah tempat komunisme beranak pinak.
Di ruang-ruang publik, kaum muslim, lelaki maupun perempuan, tampak berbusana sesuai syariat, dengan menutup aurat. Jika azan berkumandang dari maajid-masjid, penduduk negara itu berbondong-bondong datang meramaikan masjid untuk shalat berjamaah di waktu-waktu shalat.
"Sambil menundukkan kepala mereka mengangkat kedua tangan, bertakbiratul ihram, tanda berserah diri kepada Allah. Padahal, belasan tahun lalu, saat shalat Jumat pun masjid di sana hanya diisi seratus hingga dua ratus jamaah. Kini, di saat masuk waktu shalat Jumat, shaf dalam masjid telah dipadati ribuan kaum Muslim, hingga meluber ke halaman masjid dan jalan raya," tutur Syafruddin.
Sementara di London, lanjutnya, belasan tahun terakhir ini juga telah mencuri perhatian dunia. Pasalnya, ratusan masjid kini telah berdiri di sana. Bahkan, sejumlah rumah ibadah agama lain dialihfungsikan menjadi masjid yang menjadi tempat warga dan komunitas-komunitas muslim yang ada di pusat Kerajaan Inggris itu, untuk berkumpul dan berdiskusi. Mereka saling bertukar pikiran di masjid, menyampaikan keluh kesah menghadapi kehidupan dan mencurahkan kesyukuran atas nikmat dan kebahagian yang telah dicapai.
Tak hanya itu, berbagai sektor publik pun telah mereka ramai-ramai penuhi dan manfaatkan dalam rangka mengaktualisasikan diri.
Lantas, di Indonesia sendiri bagaimana? Menurut Syafruddin, umat Islam Indonesia juga mengalami hal yang tak jauh berbeda. "Para pemuda penuh semangat meramaikan masjid," ujarnya.
Ia mencontohkan realitas yang ada itu di Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Cut Meutia, dan sejumlah masjid lainnya yang ada di Jakarta. "Tingginya semangat anak-anak muda untuk beribadah, membuat sebagian masjid tak mampu lagi menampung jamaah sehingga mereka tumpah ruah di jalanan hanya untuk beribadah. Masjid akan selalu menjadi tempat umat berharap, sampai kapanpun, hingga akhir zaman," jelas Syafruddin.
Dinamika masyarakat muslim di berbagai wilayah inilah, kata Syafruddin, telah membuktikan bahwasanya umat Islam semakin mencintai ajaran agama yang dianutnya. Semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. "Coba kita lihat di masjid-masjid itu, betapa mereka bersemangat dan tekun mengkaji Al Quran yang berisikan syair indah tuntunan hidup dan ajaran penuh inspirasi. Mereka pun merujuk pada hadis yang diriwayatkan para sahabat dan ulama otoritatif," kicaunya.
Di dalam dinamika itu ada harapan. Ada sinar yang akan menerangi sekitarnya, dan menggerakkan seluruh tubuh umat Muslim untuk beramai-ramai mengagungkan asmah Allah dari rumah Sang Pencipta jagat raya beserta segala isinya. "Umat Islam telah memahami, bahwa bersujud di masjid, atau beribadah dalam arti luas akan diganjar 27 kali lipat kebaikan dibandingkan dengan melakukannya di rumah. Itulah harapan," kata ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2004-2009 ini.
Kedua, keberaadaan masjid haruslah menjadi tempat pergerakan sosial. Menjadi sentra muamalah ma'annas. Fungsi ini dijalankannya belum lama ini. Ketika sejumlah wilayah Ibu Kota terendam banjir, Syafruddin mengarahkan pengurus takmir setempat untuk mengaktifkan masjid menjadi penampungan dan sentra bantuan. "Berbagai fasilitas yang ada dimanfaatkan untuk menolong mereka yang mengalami kemalangan. Hal sama nantinya akan diterapkan di berbagai daerah yang mengalami bencana," tekadnya.
Agar tak meluas, penyelesaian konflik sosial pun akan di arahkan ke masjid. Keamanan dan ketertiban akan lebih terjaga. "Konsep ini masih dimatangkan lagi dan nantinya akan ada aksi nyata, baik berupa pelatihan maupun penyuluhan," ucap Syafruddin.
Masjid Indonesia
Syafruddin tetap menilai masjid yang ada di Indonesia itu unik, meskipun ia sudah mengunjungi banyak masjid di berbagai negara, mengagumi keindahan dan kemegahannya. Di negara lain, masjid dibangun dan didanai negara. Pemerintah juga harus menggaji pengurus masjid, termasuk di dalamnya muazin dan imam. Kebijakan negara banyak berperan dalam pemakmuran masjid dengan berbagai aktivitas di dalamnya.
Lain halnya di negeri ini. Masjid di Indonesia dibangun oleh swadaya masyarakat. Untuk mendirikan masjid misalnya, masyarakat harus mengikhlaskan lahan yang dimilikinya. Ditunjang kesigapan masyarakat dalam menggelontorkan bantuan berupa dana dan harta untuk menyelesaikan pembangunan maajid tersebut.
Setelah masjidnya terbangun, masyarakat pun harus membiayai perawatan bangunannya, dan berbagai aktifitas yang ada di dalam masjid itu. "Imam dan muazin berasal dari masyarakat sekitar. Negara tidak menggaji mereka. Ini unik," kata Syafruddin.
Untuk itu, tambah Syafruddin, pemerintah tidak bisa banyak mengintervensi masjid. "DMI hanya berkoordinasi dan mengarahkan pengurus takmir masjid, membenahi manajemen mereka, serta memperbaiki sistem pengeras suara agar jamaah nyaman mendengarkan bacaan Alquran dan ceramah. Berbagai upaya pembenahan rumah Allah sudah termaktub dalam sepuluh program masjid DMI," pungkasnya
from Kiki https://ift.tt/2ECNFtZ
via IFTTT
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak membuat kegaduhan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak membuat kegaduhan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.
Ia mengatakan, jangan sampai peristiwa penting tersebut diwarnai konflik yang mengganggu proses demokrasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Kita betul-betul imbau, ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik. Situasi pasti menghangat, biasa, tapi jangan sampai panas. Apalagi terbakar," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Tito mengatakan, masyarakat hendaknya mendukung aparat untuk mrnjaga situasi agar kondusif selama pilkada. Meski begitu, ia optimistis masyarakat telah belajar dari pengalaman ke belakang dalam menghadapi konflik, terutama gejolak yang muncul jelang Pilkada.
"Di isu sensitif pun masih bisa diatasi dengan baik," kata Tito.
Untuk menjaga keamanan selama pesta demokrasi, baik Polri maupun TNI membangun hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung situasi Pilkada yang kondusif.
Kerja sama juga dilakukan dengan elemen masyarakat, termasuk pengawas pemilu yang independen.
"Kita pasti kerja sama dengan banyakstakeholder, mulai dari penyelenggara KPU dan jajarannya, Bawaslu, dan jajaran panwaslu dibawahnya," kata Tito.
Sementara itu, untuk operasi pengamanan, Tito memerintahkan setiap satuan wilayah untuk membuat rencana kerja. Masing-masing satuan wilayah, termasuk Mabes Polri, juga dipersiapkan untuk mem-back up satuan di bawahnya.
Tito mengatakan, ada sejumlah daerah yang akan jadi perhatian Polri berdasarkan peta kerawanan.
"Saya memberi catatan ke daerah tertentu seperti Jawa Barat, Jawa Temgah, Jawa Timur, saya berikan atensi. Kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua ini jadi perhatian utama saya," kata Tito
from Kiki https://ift.tt/2qlxJIl
via IFTTT
Selasa, 10 April 2018
Komjen Polisi Syafruddin kemarin meninjau kesiapan stadion dan persiapan atlet yang akan tampil di perhelatan olahraga terbesar tingkat Asia.
Jakarta - Ketua Kontingen Asian Games Indonesia Komjen Polisi Syafruddin kemarin meninjau kesiapan stadion dan persiapan atlet yang akan tampil di perhelatan olahraga terbesar tingkat Asia.
Seperti ditayangkan pada acara Fokus Pagi Indosiar, Kamis (29/3/2018), Venue Aquatic yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jadi lokasi pertama yang ditinjau ketua kontingen indonesia untuk Asian Games 2018 Komjen Polisi Syafruddin.
Di lokasi yang akan menggelar cabang olahraga Polo Air dan loncat indah ini, Komjen Syafruddin tidak hanya melihat venue, tetapi juga melihat persiapan atlet yang sedang berlatih. Venue atletik juga jadi fokus peninjauan oleh pria sehari-hari menjabat sebagai Wakapolri tersebut.
Selain meninjau stadion, Komjen Syafruddin juga melihat secara langsung latihan atlet polo air, loncat indah, dan atletik. Kepada para atlet dan pelatih, Komjen Syafruddin memberikan semangat dan motivasi agar mereka dapat beprestasi dan mengharumkan nama bangsa di perhelatan olahraga akbar tingkat Asia tersebut dengan target masuk 10 besar.
“Karena raihan maksimal akan dicapai manakala antara pelatih dan atlet itu kompak. Tidak ada gap dan tidak ada misskomunikasi antara dua ini. Oleh karena itu mengontrol itu meyakinkan bahwa antara pelatih dan atlet harus jadi satu. Target 10 besar,” terang Ketua Kontingen Asian Games Indonesia, Komjen Pol Syafruddin.
Asian Games ke-18 tahun 2018 rencananya akan berlangsung mulai dari 18 Agustus – 2 September 2018. Kota Jakarta dan Palembang terpilih menjadi lokasi digelarnya Asian Games yang mempertandingkan lebih dari 40 cabang olahraga.(*)
Langganan:
Postingan (Atom)













